Republika/Adhi W (foto) Jokowi membagikan Kartu Jakarta Sehat ke Warga DKI
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX Fraksi Partai
Golkar, Poempida Hidayatoellah meminta Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo
tidak terjebak politik pencitraan.
Program-program yang dijanjikan Jokowi semasa kampanye harus benar-benar terealisasi di masyarakat. "Saran saya Jokowi berhenti menjadikan program kesehatan sebagai pencitraan politik," kata Poempida ketika dihubungi ROL, Kamis (21/2).
Menurut Poempida semestinya Jokowi memahami terlebih dahulu struktur masalah pelayanan kesehatan yang ada. Tanpa hal itu, janji kampanye yang disampaikannya hanya akan menjadi bumerang.
"Jaminan pelayanan kesehatan itu jelas merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana amanat UU Kesehatan dan UU Rumah Sakit," ujar Poempida.
Poempida berpendapat pemerintah harus mencari solusi ketika banyak rumah sakit yang tidak mampu menangani pasien miskin. Sebab, lonjakan 79 persen pasien yang dikeluhkan rumah sakit, tidak dapat dijadikan alasan agar pemerintah lepas tangan dalam pemenuhan kesehatan masyarakat.
Layanan kesehatan menurut Poempida bersifat absolut. Tidak bisa ada tawar menawar atau pun juga dilakukan setengah-setengah.
"Jadi sangat berbahaya jika dijadikan suatu program berbasis pencitraan, misalnya dengan program Kartu Jakarta Sehat," sebut dia.
Program-program yang dijanjikan Jokowi semasa kampanye harus benar-benar terealisasi di masyarakat. "Saran saya Jokowi berhenti menjadikan program kesehatan sebagai pencitraan politik," kata Poempida ketika dihubungi ROL, Kamis (21/2).
Menurut Poempida semestinya Jokowi memahami terlebih dahulu struktur masalah pelayanan kesehatan yang ada. Tanpa hal itu, janji kampanye yang disampaikannya hanya akan menjadi bumerang.
"Jaminan pelayanan kesehatan itu jelas merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana amanat UU Kesehatan dan UU Rumah Sakit," ujar Poempida.
Poempida berpendapat pemerintah harus mencari solusi ketika banyak rumah sakit yang tidak mampu menangani pasien miskin. Sebab, lonjakan 79 persen pasien yang dikeluhkan rumah sakit, tidak dapat dijadikan alasan agar pemerintah lepas tangan dalam pemenuhan kesehatan masyarakat.
Layanan kesehatan menurut Poempida bersifat absolut. Tidak bisa ada tawar menawar atau pun juga dilakukan setengah-setengah.
"Jadi sangat berbahaya jika dijadikan suatu program berbasis pencitraan, misalnya dengan program Kartu Jakarta Sehat," sebut dia.
| Reporter : Muhammad Akbar Wijaya |
| Redaktur : Karta Raharja Ucu |
